Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Arief/nr

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung program tambahan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang berpendapatan rendah atau miskin pada akhir tahun ini. Pemerintah pun diingatkan akan pentingnya keakuratan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bansos tersebut tepat sasaran.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Daniel melalui rilis yang diterima oleh Parlementaria, di Jakarta (28/7/2023). “Penambahan bansos beras akan mengurangi kesulitan masyarakat, terutama karena harga beberapa bahan pokok masih tinggi. Bansos ini merupakan hak rakyat kecil. Jangan sampai program yang ditujukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak tepat sasaran.,” ungkap Daniel.

Diketahui, penyaluran tambahan bansos beras dengan total Rp 8 triliun ini akan diberikan kepada 21,35 juta KPM. Nantinya, setiap KPM akan menerima bantuan beras yang disalurkan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2023, seperti sebelumnya dari Mei sampai Juli 2023.

Penerima manfaat akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per setiap penyaluran. Daniel pun mengingatkan pentingnya validasi data KPM untuk menghindari kecurangan dalam proses distribusi bansos. “Data penerima bantuan harus akurat untuk menghindari potensi kecurangan,” tegasnya

Politisi Fraksi PKB menyoroti persoalan yang kerap muncul saat penyaluran Bansos, yakni data penerima manfaat yang tidak terbarui. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos), agar bansos beras ini bisa diterima langsung oleh masyarakat yang dituju dalam program.

“Kurangnya validasi dan data yang tidak update sering kali menimbulkan permasalahan. Maka verifikasi data juga menjadi penting agar bansos ini betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” sebut Daniel.

Beragam persoalan terkait DTKS di masyarakat di antaranya mulai dari NIK yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri. Daniel meminta Pemerintah mengawasi betul persoalan DTKS ini.

“Harapannya DTKS sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar update,” tuturnya.

Program bansos beras itu sejatinya sudah berjalan dari tahun 2020, pada saat Pandemi Covid-19. Penyaluran bantuan pangan di akhir tahun 2023 diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi. “Tentunya program ini juga harus berkesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia,” tandasnya.

Program bansos beras yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional tersebut akan bekerja sama dengan Perum Bulog sebab bantuan itu bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Daniel mengingatkan agar Bulog terus melakukan penyerapan beras guna menambah stok beras. (ts/rdn)